Sapajambe.com JAMBI – Calon wakil gubernur Jambi nomor urut dua, Syafril Nursal, memaparkan visi dan misi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi nomor urut dua, Fachrori Umar dan Syafril Nursal, terkait dengan tema debat publik kedua, calon wakil gubernur Jambi dalam pemilihan serentak tahun 2020 Provinsi Jambi, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi, di Swiss-Belhotel Jambi, Kota Jambi, Sabtu malam (21/11/2020).
Debat Kedua Calon Wakil Gubernur Jambi ini mengusung dua tema. Tema pertama " Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Menuju Optimalisasi Pelayanan Publik” dan tema kedua “Sinkronisasi Pembangunan Antara Pusat dan Daerah”.
Syafril mengatakan bahwa ia bersama pasangannya, cagub Fachrori Umar mengusung tema Jambi Berkah dengan makna Bangun Ekonomi Rakyat, Kreatif dan Amanah.
Syafril mengatakan bahwa terkait dengan tema pertama, secara eksplisit paslon Fachrori-Syafril sudah mencantumkan dalam misi. Misi itu, yakni terdapat pada misi kedua Fachrori-Syafril.
“Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang amanah dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Cawagub Syafril Nursal saat memaparkan visi dan misi Fachrori-Syafril terkait tema debat, Sabtu malam (21/11/2020).
Terkait misi itu, mantan Kapolda Sulawesi Tengah ini menambahkan bahwa, ada dua elemen penting yang harus ditingkatkan. Pertama, kualitas sumber daya manusia (SDM). Kedua, sistem pelayanan publik.
“Dalam rangka meningkatkan mutu SDM, kami merancang sejumlah program yang meliputi: 1. Pengembangan Learning and Assesment Center bagi ASN; 2. Pemetaan, reorganisasi, dan peningkatan standar pendidikan dan keterampilan spesifik ASN agar jabatan yang ditempatinya sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya; dan 3. Peningkatan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap (PTT) melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ucapnya.
Syafril menambahkan bahwa, untuk elemen kedua, ia memandang perlu adanya peningkatan sistem pelayanan publik dengan sejumlah program.
“Yaitu, 1. Digitalisasi Pelayanan Publik dan Penyediaan Pusat Penyaluran Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat secara Online. 2. Pembangunan Indeks Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujarnya.(*)
