Sapajambe, Jambi- Badko HMI Jambi Desak Pemerintah Provinsi Jambi untuk transparan dalam Pengunaan 211 Miliar, Anggaran Penanganan Covid-19 yang telah di alokasi kan, Jangan Sampai Terjadi Praktik Korupsi Di tengah Bencana.
Ketua umum Badko HMI Jambi, iin habibi menyebutkan ada 4 Potensi Korupsi “Yaitu pengadaan barang jasa, sumbangan pihak ketiga, refocusing dan realokasi APBD, serta bantuan sosial,” katanya saat di konfirmasi.
“Dalam pengadaan barang dan jasa, ada potensi kolusi dengan penyedia, markup harga, kickback, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan fraud atau kecurangan, maka harus dipastikan anggaran yang diberikan pada dinas terkait sesuai yang di peruntukkan” beber iin habibi
Terkait sumbangan yang diberikan pihak ketiga ke Pemprov Jambi, ada potensi kecurangan dalam pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan, dan penyelewengan bantuan, maka pemprov jambi harus nya tebuka berapa jumlah bantuan yang di terima dari pihak ketiga baik berupa Uang maupun barang dan jasa sesuai panduan lewat Surat KPK Nomor B/1939/GAH.00/01-10/04/2020. tegas nya.
“Kemudian potensi kecurangan dalam proses pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, dan pengawasannya, bansos, harus dipastikan diberikan kepada siapa. Bantuan disalurkan berdasarkan nama dan alamat lengkap by name by address, dan seharusnya tidak terjadi tumpang tindih bantuan Jaringan pengaman sosial ” kata iin habibi
“Iin habibi juga meminta DPRD Provinsi Jambi, Segera Memanggil Dinas terkait sejauh mana realisasi anggaran yang telah di berikan, diketahui Pada pendistribusian jaringan Pengaman Sosial di temukan banyak permasalahan teknis, baik nya diberikan berupa uang tunai menghindari mark up pengadaan barang dan jasa, serta mendorong penerima bantuan berbelanja UMKM di desa dan kelurahan masing-masing” tutup nya.(fer)
