SAPAJAMBE.COM, JAMBI - Anggota DPRD Provinsi Jambi sebut pendapatan Participate Interest (PI) 10% dari Petrochina selama ini yang digadang-gadang masuk ke dalam APBD dari tahun 2023-2025 merupakan “Omon-omon”?.
Pernyataan tegas ini, disampaikan oleh Abun Yani setelah ditetapkan nya sebagai Ketua Pansus I DPRD Provinsi Jambi, pada paripurna Internal Anggota Dewan, hari Sabtu (14/3/19).
Dikatakan, Abun Yani, anggaran yang belum pasti adanya namun dicantumkan dalam APBD itu, merupakan bahasa omon-omon.
“Kita menganggarkan sesuatu yang belum terjadi itukan bulsit. Jadi tidak usah kita bicarakan itu (PI 10%,red), bulsit itu, omon-omon,” kata Abun Yani.
Dia juga menyampaikan, anggaran Provinsi Jambi dari tahun ke tahun mengalami penurunan. “Dari dulu anggaran kita stagnan saja, bukannya naik melainkan turun saja,” bebernya.
Pernyataan tegas ini juga disuarakan Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, dia tidak meyakini jika PI 10% ini akan cair di tahun 2025, pasal anya masih ada sekitar tujuh tahap yang harus diselesaikan pemerintah Provinsi Jambi untuk pencairan itu.
Dai mengatakan, jika PI 10% ini tidak terealisasi di tahun ini, maka Provinsi Jambi berkemungkinan besar kembali defisit, sekitar Rp 98 miliar.
“Kemarin dari hasil komunikasi persoalan pencairan PI 10% ini terjebak di poin ke 6-7 dari 12 poin tahapan yang harus diselesaikan oleh pihak Petrochina bersama BUMD (Pemerintah,red) melalui JII, untuk pencairan itu,” tukasnya.
Untuk itu, kata Ivan tujuan dibentuknya pansus ini untuk melihat sejauh mana proses yang dilakukan oleh pihak BUMD melalui JII yang sebenarnya.
“Kenapa kami buat pansus kami nggak percaya lagi,” bebernya.
Jika memang terbukti permasalahannya dada di BUMD atau JII, kata Ivan, maka pihak pansus akan merekomendasikan untuk sanksi. “Bisa saja terjadi (Perombakan anggota, pergantian direktur,red) itulah bentuk pansus, yang menilai jika ada rujukan untuk rombakan,” paparnya.
Persoalan PI 10% tak hanya di kalan anggota dewan, melainkan juga dibicarakan oleh kalangan aktivis mahasiswa, diantaranya mantan Presiden Mahasiswa IAIN Kerinci periode 2020-2021, Danil Febriandi.
“Ini adalah tugas kita bersama, untuk menjawab persoalan ini, namun jangan hanya memberi angin surga di tengah masyarakat seolah tidak terjadi apa-apa di Jambi,” kata Danil secara tegas.
Ia mengatakan, jika masalahnya tidak terealisasi PI 10% ada di pemerintah, ia berharap pemerintah harus akui kesalahan itu. “Kami yakin, kami akan bersama anggota dewan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di PI 10% itu,” imbuhnya.(yin)
