Tanjab Barat - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bekerja sama dengan pihak terkait mengelar rapat fasilitasi Penyelesaian konflik Antara masyarakat 9 Desa dan PT DAS di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.
Rapat digelar di Aula rumah dinas Bupati Tanjabbarat,Selasa (25/10/22) tersebut di hadiri oleh unsur pihak -pihak terkait.
Sementara Bupati Tanjabbarat Drs.H.Anwar Sadat,M.ag.di minta tanggapan hasil rapat tersebut mengatakan,hasil rapat pihak terkait yang hadir mengapresiasi.karena persoalan tersebut dinilai cukup lama lebih kurang lima tahun.
"Ya,pihak -pihak terkait yang kita undang sangat mengapreasi sekali mengikuti rapat ini,"ujar bupati.
"Alhamdulillah hasil rapat fasilitasi tadi dilakukan Menkopolhukam ada titik terang dan insyaallah tinggal lagi tugas Bupati selaku pemerintah daerah meng verifikasi kelompok tani yang akan mendapatkan fasilitasi dari 20 persen kewajiban perusahaan,"ujar Bupati saat di konfirmasi media ini usai menghadiri rapat.
Lebih lanjut jelas Bupati, apabila sudah selesai maka selanjutnya baru kita bisa merekomendasikan untuk memperpanjang hak guna usaha perusahaan yang akan dilakukan oleh ATR BPN Provinsi Jambi dan dari hasil itu baru Bupati bisa merekomendasi sehingga HGU nya bisa di perpanjang.
"ini lh hasil kesepakatan yang di tempuh,tinggal lagi nanti setelah di bentuk fasilitas 20 persen diberikan pihak perusahaan dan apabila fasilitas 20 persen ini tidak diberikan oleh perusahaan maka kami dari daerah menyurati BPN untuk tidak di perpanjang, artinya HGU perusahaan kita stop,"ujar bupati.
"Ini hasil kesepakatan semua pihak tadi yang di sepakati juga oleh masyarakat dari 9 Desa tadi,"tambahnya.
Sementara itu,Irjen.Pol.Drs.Armed Wijaya,M.H.juga menegaskan bahwa hasil rapat Penyelesaian konflik antara masyarakat 9 Desa Dengan PT DAS sudah menemukan titik terang dan dalam waktu dekat insyaallah bisa kita bantu penyelesaian nya.
"Kita akan realisasikannya dan kita pastikan perusahaan merealisasikan kewajiban nya kepada masyarakat,"terangnya.
