Sapajambe, JAKARTA - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengaku sependapat dengan berbagai tokoh yang mengeluarkan pernyataan sikap dan penolakan lanjutan pembahasan RUU HIP. Sebagai ideologi negara, Pancasila dinilai tidak tepat jika harus diatur melalui undang - undang.
Selain itu, pembahasan RUU HIP juga dirasa hanya akan mendatangkan banyak polemik dalam kehidupan kebangsaan.
Pernyataan sikap Ketua MPR RI ini juga sejalan dengan pernyataan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
"Yang perlu diatur justru adalah teknis pengelolaan pembinaan Pancasila yang dijalankan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Jadi yang diperlukan adalah Payung undang-undang untuk BPIP, bukan RUU HIP. Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan pimpinan MPR RI minggu lalu juga telah menyatakan bahwa pemerintah sudah menugaskan Menkopulhukam Mahfud MD untuk mengkaji pengusulan payung undang-undang untuk BPIP," ujar Bambang Soesatyo saat menerima Pengurus KAHMI, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (14/7).
Mantan Ketua DPR RI yang akrab dipanggil Bamsoet juga mengajak KAHMI agar bisa membangun kerjasama dengan MPR RI dalam mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI. Dukungan KAHMI diyakini bakal semakin memberikan warna dukungan kalangan organisasi keagamaan dalam menguatkan solidaritas kebangsaan yang dirangkai dalam Empat Pilar MPR RI.
"Dimensi amal usaha yang kini sedang dibangun KAHMI melalui Universitas Digital, TV Channel, dan website online commercial, merupakan wujud nyata KAHMI dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari Empat Pilar MPR RI. Sinergi lebih jauh antara MPR RI dengan KAHMI harus banyak melahirkan terobosan dalam implementasi Empat Pilar MPR RI. Tak boleh hanya sebatas dalam pelaksanaan seminar ataupun simposium saja, melainkan harus ada kreatifitas lainnya yang out of the box," tutur Bamsoet.
Ia menuturkan, sebagai founding father sekaligus proklamator, Sukarno telah mengingatkan bahwa Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan. Melainkan negara semua buat semua.
Penyataan Sukarno juga menunjukan bahwa semangat gotong royong adalah bagian penting dalam membangun bangsa dan negara.
"Empat Pilar MPR RI yang terdiri dari Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, merupakan titik temu, titik pijak, dan titik tuju bangsa Indonesia. Semakin banyak elemen bangsa yang terlibat di dalamnya, akan semakin membuat masa depan Indonesia cerah. Sebagai sebuah bangsa maupun sebuah negara, Indonesia akan tetap terjamin ada sampai kapanpun, tak terpecah belah, tak hilang ditelan zaman," pungkasnya. (*)
Photo: istimewa
