TANJAB BARAT - Jumlah Outsourcing dan Karyawan perusahaan PT Petrochina Ltd yang terkonfirmasi positiv Covid-19 melonjak menjadi 20 orang.
Sekda Tanjab Barat, Agus Sanusi membenarkan adanya penambahan kasus terkonfirmasi positiv dari kluster PT Petrochina Ltd di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjab Barat.
Temuan ini didapat dari hasil tracking tim gugus tugas yang melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap outsourcing dan karyawan PT Petrochina di lokasi Betara sebanyak 20 orang.
Saat ini, karyawan yang terpapar dilakukan perawatan secara terpisah yakni 16 orang dirawat di Rumah Sakit Siloam Jambi, 2 orang dirawat di RSUD Mataher Jambi dan 2 orang lainya dirawat di Bapelkes.
Perwatawan 20 orang karyawan dan outsourching tidak menggunakan biaya pemerintah namun ditanggung oleh pihak perusahaan sendiri.
"Semuanya 20 orang yang sedang disolasi. 16 orang di Rumah Sakit Siloam, 2 orang di Rumah Sakit Raden Mataher dan 2 orang di Bapelkes," terang Agus Sanusi.
Wakil Ketua Tim Gugus Tugas penanganan dan Pencegahan Covid-19 Kabupaten Tanjab Barat ini juga meminta maaf kepada media atas terjadinya miskomunikasi saat rapat tim gugus digelar, Selasa (28/7) kemarin.
Tim sengaja melakukan rapat internal secara tertutup untuk meminta keterangan dari perusahaan soal keberadaan karyawan yang terpapar Covid-19.
Tim sebetulnya sudah mengagendakan kegiatan jumpa pers usai rapat namun terkendala kondisi hujan sehingga dibatalkan.
Agus Sanusi mengatakan terkait keikutsertaan salah satu anggota dewan dengan pertimbangan sebagai wakil rakyat.
"Itu rapat tim yang sifatnya internal. Baru selesai rapat, ada penjelasan dari tim melalui wakil ketua satu dan dua yakni Kapolres dan Dandim," ujarnya.
Agus Sanusi juga meminta media tidak membenturkan perbedaan data yang dikeluarkan pihaknya dengan tim gugus tugas kabupaten dan provinsi.
Menurutnya, Jubir gugus tugas Kabupaten dan Provinsi belum membeberkan data panambahan kasus karyawan yang positiv lantaran masih memilah data asal dan tempat tinggal karyawan.
"Ini jangan dibenturkan dengan laporan jurubicara. Sebenarnya yang resmi satu dan disampaikan langsung oleh jurubicara, baik kabupaten dan provinsi. Alasan belum diekspos karena masih bingung memilah data karyawan," terang Sekda. (str1)
