SAPAJAMBE.COM - Dua organisasi Islam di Indonesia menolak bentuk pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Keduanya yakni Nahdlatul Ulama serta Muhammadiyah.
Baru-baru ini, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM PBNU) merilis pernyataan sikap mereka atas kondisi yang menimpa lembaga antirasuah tersebut.
Bagi LAKPESDAM PBNU, Tes Wawasan Kebangsaan yang diterapkan kepada pegawai KPK beberapa waktu lalu menunjukkan hal yang aneh, lucu, seksis, rasis, deskriminatif serta berpotensi melanggar HAM.
TWK akhirnya tampak digunakan untuk mengeluarkan dan menyingkirkan sejumlah pegawai KPK yang berseberangan dengan penguasa dan mengancam pihak-pihak yang terlibat dalam persekongkolan korupsi yang ditangani KPK," petikan pernyataan resmi yang diteken Ketua LAKPESDAM PBNU Rumadi Ahmad.
Alih-alih menegaskan komitmen pemberantasan korupsi, TWK itu lebih terlihat seperti Litsus zaman Orde Baru.
Selain PBNU, Muhammadiyah sudah lebih dulu menyatakan sikapnya atas upaya akhir pelemahan KPK ini.
Bahkan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Muhammadiyah menawarkan pendampingan serta bantuan hukum kepada 75 pegawai KPK yang diduga sengaja dinyatakan gagal Tes Wawasan Kebangsaan karena selama ini garang memberantas korupsi.
"Adanya seleksi pimpinan KPK yang bermasalah sampai pada pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dan pelemahan dari UU KPK,” ujar Kepala Bidang Litigasi LBH PP Muhammadiyah Gufroni dilansir dari situs resmi Muhammadiyah. (*)
Sumber: INDOZONE.ID
