Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui UMKM dan Koperasi, BPKP Provinsi Jambi Gelar Forum Group Discussion (FGD) Regional

Iklan
Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui UMKM dan Koperasi, BPKP Provinsi Jambi Gelar Forum Group Discussion (FGD) Regional
Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui UMKM dan Koperasi, BPKP Provinsi Jambi Gelar Forum Group Discussion (FGD) Regional

Sapajambe,  Jambi - Dorong pemulihan ekonomi nasional melalui UMKM dan Koperasi, Perwakilan BPKP Provinsi Jambi menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tema, “Mengembangkan Peran Perguruan Tinggi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Kenormalan Baru melalui Pengembangan UMKM dan Koperasi.”

Acara ini diselenggarakan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Selasa (30/6).

Dorongan tersebut perlu menyikapi arahan Presiden baru-baru ini. Presiden di hadapan para menteri dan pimpinan lembaga memberikan perhatian terhadap pentingnya pemulihan ekonomi Nasional. Sebab, Pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat dunia, tidak terkecuali Indonesia. 

Indonesia bersama negara-negara di dunia sedang bersiap memulai berbagai aktivitas publik, baik dari sektor ekonomi, pendidikan, kegiatan ibadah dan sektor lainnya.

Secara nasional, UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 sekitar 64 juta pelaku ekonomi, baik dari sisi supply maupun demand. 

Di Provinsi Jambi sendiri, terdapat 457 Industri Kecil Menengah (IKM) dan 4.983 Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) yang terdampak dan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

Beberapa sektor UMKM bertahan di tengah Pandemi, di antaranya penyedia alat kesehatan (masker, sarung tangan, dan APD), penyedia bahan kebersihan (sanitizer dan disinfektan), usaha sembako, makanan beku, peralatan masak, dan jasa ekspedisi. 

Selain itu, UMKM yang telah memanfaatkan platform online, terutama retail dan makanan siap saji.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Rudy M. Harahap dalam paparannya menyampaikan terdapat 4 upaya yang harus dilakukan Pemerintah Daerah, khususnya di Provinsi Jambi untuk membantu pemulihan ekonomi nasional.

“Pemerintah Daerah harus melakukan pendataan pelaku usaha/UMKM sebagai acuan berbagai kebijakan, menyusun rencana kegiatan pemulihan ekonomi dan pemetaan atas pembiayaan (APBD, Dana insentif daerah, DAK khusus, Pinjaman Daerah), menyiapkan skema insentif daerah untuk mendorong percepatan kebangkitan ekonomi daerah, dan memprioritaskan bantuan bagi UMKM yang belum di-cover oleh bantuan yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat,”ujar Rudy.

Hadir dalam FGD tersebut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Junaidi, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Batang Hari, Arna Suryani, Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Amri Amir, Ketua Inkubator Bisnis Universitas Jambi, Agus Syarif, Ketua STISIP Nurdin Hamzah, Sigit Indrawijaya, Inspektorat Provinsi Jambi, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, Kepala BPBD Provinsi Jambi, dan para tamu undangan lainnya.(*/fer) 

Iklan