Sapajambe.com - Mewakili Bupati Tanjung Jabung Barat, Wakil Bupati Hairan, S.H terima kunjungan Ketua Pansus I, H. M. Juber, S.Ag Bidang Pemerintahan DPRD Provinsi Jambi di ruang Rapat Bupati.
Kunjungan Pansus I Bidang Pemerintahan DPRD Provinsi Jambi guna melaksanakan peninjauan lapangan terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jambi tahun 2021, Senin (18/04).
“Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama Pemerintah Daerah, saya menyampaikan ucapan terimakasih kepada DPRD Provinsi Jambi khususnya atas kunjungan Ketua Pansus I beserta rombongan yang telah melakukan pembahasan LKPJ Gubernur Jambi tahun 2021 yang pada akhirnya menghasilkan sejumlah rekomendasi dan catatan strategis sebagai bahan dalam penyempurnaan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada masa yang akan datang,”ujar Wabup usai melaksanakan Rapat LKPJ.
Pada kesempatan itu, mewakili Bupati Tanjung Jabung Barat, Wakil Bupati Hairan, SH juga menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan koreksi yang telah disampaikan oleh Pansus I DPRD Provinsi Jambi yang ditujukan kepada masing-masing perangkat daerah sebagai bentuk perwujudan fungsi kontrol DPRD terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2021.
"Adapun beberapa hal yang tadi kita diskusikan diantaranya terkait Permenpan RB No 17 tahun 2021 tentang penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, Permenpan RB No 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, juga sudah sampai mana Pemerintah Daerah dalam persiapan Pemilu Tahun 2024 serta juga membahas bagaimana hubungan kerjasama dengan Kabupaten atau Provinsi tentangga." Katanya.
"Insyallah semuanya sudah kita persiapkan dari apa yang ditanyakan tadi, dan Alhamdulillah mereka (rombongan Pansus I Bidang Pemerintahan DPRD Provinsi Jambi) puas dengan jawaban dari kita. Tutupnya
Turut hadir Kepala BKPSDM, Kabag Organisasi, Kabag Tapem, Kabag Hukum dan para anggota Pansus I Bidang Pemerintahan. (*)
