Sapajambe, Jakarta-KPU diminta bertanggung jawab jika proses Pilkada Desember nanti justru malah jadi penyebab penyebaran Covid-19. Wakil Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamudin mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) jangan nantinya proses Pilkada malah menghasilkan klaster baru Covid-19.
“Saya sudah mendengar penjelasan Mendagri bahwa Pilkada nanti dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Tetapi saya ingatkan, tenaga medis yang sudah menggunakan APD saja bisa terpapar. Apalagi proses Pilkada ini pasti melibatkan masyarakat luas, mulai dari calon dan timnya, pemilih serta panitia mulai dari awal pendataan pemilih sampai proses penghitungan suara berjenjang,” kata Sultan Bakhtiar Najamudin, Rabu (3/6/2020).
Dikatakan Sultan, proses demokrasi melalui Pilkada, dalam situasi saat ini, menjadi tidak mutlak untuk dilaksanakan. Karena memang masih bisa ditunda. Apalagi KPU juga punya simulasi opsi sampai April 2021.
Menurutnya proses yang multi tahap dan melibatkan banyak orang bisa jadi justru menghasilkan klaster baru penyebaran Covid-19 mengingat penularan virus ini yang sangat cepat.
“Pertanyaan saya, siapa yang tanggung jawab nanti? KPU harus siap lho. Jadi jangan hanya karena kita mengejar sesuatu yang tidak prioritas, tetapi nanti dampaknya menghantam apa yang kita prioritaskan, yakni sektor kesehatan dan ketahanan sosial. Ini seharusnya menjadi logika berpikir kita semua, sebelum mengambil keputusan,” ujar Sultan.
Dari sisi anggaran negara, kata dia, semua lembaga negara dan kementerian telah dipangkas oleh Kemenkeu. Akan tetapi, KPU malah meminta anggaran tambahan untuk APD. “Ini KPU RI untuk Pilkada dengan anggaran Rp 9 triliun, malah mengajukan anggaran tambahan Rp 535 miliar lebih karena harus membeli alat pendukung protokol kesehatan. Ini kan seperti tidak punya sensitifitas terhadap apa yang sekarang dirasakan rakyat,” kata Sultan.
Menurutnya, bisa jadi nantinya para pemilih cemas untuk memikih dan datang ke TPS. Bisa jadi partisipasi oemilih tendah, dan itu artinya ada catatan dalam hal kualitas Pilkada. Sultan menyebut pihaknya di DPD sudah mengingatkan, bahwa negara saat ini lebih membutuhkan prioritas anggaran untuk pangan dan recovery ekonomi, bukan Pilkada.(*)
Sumber: Rri
