sapajambe.com- JAKARTA - Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjungjabung Barat, H Agus Sanusi menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pengadaan barang/jasa tahun 2019 bertempat di balai sidang Jakarta Konvertion Centre, Rabu (6/11) hingga Kamis (7/11).
Sesuai dengan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasionla untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.
Hal ini memberikan nilai dan manfaat yang besar serta kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, UKM, serta pembangunan berkelanjutan.
Untuk itu, pada kesempatan tersebut lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) selaku instansi pembina menyelenggarakan rapat tersebut dengan tema "Transformasi pengadaan di era digital untuk SDM unggul Indonesia Maju" yang dihadiri oleh para pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri, kepala daerah provinsi/kabupaten/kota seluruh indonesia serta pimpinan ULP/LPSE.
Pada pembukaan rapat tersebut, Presiden RI, Ir Joko Widodo dalam arahannya mengatakan masih ada pengadaan konstruksi yang di tenderkan senilai 31 Triliun sementara sudah memasuki bulan november.
"Untuk kedepan hal ini jangan terulang lagi. Tingkatkan penggunaan produk dalam negeri dan kurangi impor, bila aturan yang dirasakan mempersulit, maka aturan tersebut yang diubah," ujarnya.
Lebih lanjut president jokowi menyampaikan pentingnya pengunaan produk dalam negeri biar sedikit mahal akan lebih baik dari pada menggunakan barang impor, Hal ini penting utk menciptakan lapangan kerja dan ekonomi masyarakat dan negara" pungkasnya
Sementara Menteri Perencanaan pembangunan nasional /Ketua Bappenas, Suharso Monoharfa dalam arahannya adalah pentingnya segera penerapan Satu Data Indonesia sesuai Perpres 39 tahun 2019, sehingga seluruh proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dapat dilakukan secara optimal.
Selanjutnya, Menpan RB, Cahyo Kumolo akan segera melakukan pembenahan terhadap ASN dan Jabatan Fungaional ke depan sehingga ASN sbg penggerak pembangunan dapat dilakukan secara optimal dalam mendukung transformasi pengadaan.
Terpisah, Sekda Tanjab Barat, H Agus Sanusi menjelaskan, sesuai arahan Presiden meminta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan kurangi impor.
"Bila aturan yang dirasakan mempersulit, maka aturan tersebut yang diubah. Bapak presiden akan lebih fokus pada tender di kementerian PU dan Perhubungan di tahun 2020 mendatang," jelasnya.
Lebih lanjut, kata Sekda bahwa MenPan RB akan segera melakukan pembenahan terhadap ASN dan Jabatan Fungaional ke depan sehingga ASN sebagai penggerak pembangunan dapat dilakukan secara optimal dalam mendukung transformasi pengadaan.
"Pembangunan dengan melibatkan masyarakat langsung dan pola Kolaborasi, mulai dari perencanaa, pelaksanaan dan pengawasan serta pemeliharaannya. Untuk itu, pemprov DKI akan mendapatkan penghargaan terbaik terhadap Inovasi Perubahan Transportasi Masal se Dunia. Terkait dengan hal tersebut, langkah yang telah dilakukan adalah pembuatan Katalog e-Lokal, e-Order, dan Swakelola Tipe III dan IV," pungkasnya. (red)
