Persentase DBH Migas Propinsi, Safrial Minta Porsi Yang Layak SAPAJAMBE.COM Kualatungkal. Bupati Tanjung Jabung Barat DR Ir H Safrial MS mengaku belum puas atas porsi dana yang di terima oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Pemerintah Propinsi Jambi yang bersumber dari persentase bagi hasil migas. Hal ini di sampaikannya usai menyampaikan pendapat akhir bupati pada rapat paripurna keempat DPRD Tanjab Barat terkait perubahan raperda nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD Tanjung Jabung Barat, Kamis (02/11/2017). Menurut Safrial, dari total 300 Milyar Dana Bagi Hasil Migas, Pemerintah Propinsi Jambi mendapat jatah sebanyak 3 (tiga) persen yaitu sebesar lebih kurang 150 Milyar. Namun dirinya sangat menyayangkan jika saat ini, sebagai daerah penghasil migas di jambi, Tanjab Barat belum mendapatkan porsi yang layak dan sesuai. "Kita sangat berterima kasih kepada pihak propinsi namun terus terang saya selaku bupati dari daerah penghasil migas di jambi ini merasa kalau porsi tersebut belum layak untuk kita. Tiga persen jatah propinsi jambi itu kan kurang lebih 150 Milyar, nah kita baru kebagian 60 Milyar yaitu pembangunan jalan rigid beton teluk nilau", Paparnya. Selanjutnya menurut Safrial, dirinya juga akan mengusulkan agar jalan teluk nilau-tebing tinggi di jadikan sebagai jalan nasional. "Kedepannya akan kita usulkan jalan tersebut sebagai jalan nasional termasuk jalan dari tebing tinggi ke bukit bakar renah mendaluh. Jadi orang mersam, tebo dan daerah terdekat lainnya jika mau ke batam bisa melewati kabupaten kita ini", tambahnya. Terpisah, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab Tanjab Barat, Yon Heri, SP,MM ketika di hubungi via ponsel mengatakan bahwa total Dana Bagi Hasil adalah sebesar 304 Milyar dan sebesar kurang lebih 300 Milyar adalah dana bagi hasil migas. Yon Heri sendiri membenarkan adanya keinginan bupati terkait penyesuaian porsi yang lebih layak bagi pemkab tanjab barat. "Tanjab Barat sendiri mendapatkan 6 persen dari 15 persen dana tersebut, kemudian 6 persen untuk kabupaten/kota dalam propinsi jambi dan 3 persen untuk propinsi jambi sendiri. Nah, yang di inginkan pak bupati itu adalah porsi yang sesuai dari 3 persen jatah pemerintah propinsi jambi", jelasnya. (Anto)
